ALHAMDULILLAH! PEMERINTAH MEMPERCEPAT PROGRAM 1 JUTA RUMAH UNTUK PNS

NEWSTODAY - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, sampai bulan Agustus 2016 realisasi pembangunan program satu juta rumah untuk PNS sudah mencapai 400 ribu unit, yang berasal dari beberapa sumber seperti 220 ribu unit klaim Bank BTN, pemerintah sudah merealisasikan 71 ribu unit, Kementerian/Lembaga (K/L) 16,9 ribu unit, pemerintah daerah 68 ribu unit, dan pengembang 91 ribu unit.

Meski demikian, Dirjen Penyediaan Perumahaan Kementerian PUPR Syarief Burhanuddin mengakui, masyarakat Indonesia masih dihadapkan dengan beberapa kendala untuk memiliki rumah, salah satunya adalah kebijakan soal down payment (DP).

Menurut Syarief, pemerintah tengah membentuk Tim Percepatan Kepemilikan Perumahan yang terdiri dari Bank BTN, Perum Perumnas, FLPP, Bapertarum dan Biro Aset.

"karena persoalan kita tanah. Jadi tanah itu akan kita coba untuk PNS dulu. PNS itu kan sebanyak 960 ribu PNS Indonesia yang belum miliki rumah, itu data dari Bapertarum," kata Syarief di Komplek Istana, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Syarief melanjutkan, tahun lalu, target pembangunan rumah sebanyak 1000 ribu unit, namun nyatanya hanya 700 ribu saja yang terealisasi. Penyebab utamanya adalah aturan-aturan yang tidak dapat dipenuhi oleh para PNS. Seperti tanggungan atau kredit konsumtif yang sudah terlanjur diambil.

"PNS ini kan ada gajinya, tapi tidak banyak dia pakai, karena sudah diajukan untuk kredit konsumtif seperti TV, motor yang durasinya hanya beberapa tahun," imbuhnya.

Dengan Tim Percepatan Kepemilikan Perumahan, pihak pemerintah akan melakukan negoisasi dengan pihak perbankan yang selama ini terlibat dalam memberikan KPR.

"Ini kita coba negosiasi mereka BTN jangan dilihat jangka pendeknya, sementara yang kita bicarakan 20 tahun, sehingga 1-2 tahun yang tidak memenuhi syarat dia turunkan kredit bulannnya. Misalnya angsuran Rp1 juta, tapi selama 2 tahun dia bayar dulu saja Rp500 ribu tidak apa-apa, setelah itu naik. Dan BTN kita minta setuju kemarin," ujarnya.

Selanjutnya, kendala bagi PNS dan masyarakat yang tidak memiliki rumah adalah ketersediaan lahan. Seharusnya, kata Syarief pemerintah bisa memberikan lahan yang selama ini sebagai aset negara.

"Kita ada solusi, itu tetap milik pemerintah, tapi bangunannya HGB pegawai. Begitu Pemda juga, tanahnya kan tanah mereka, dengan konsep HPL tadi maka ga perlu minta izin DPR, karena aset enggak berubah, pegawai punya rumah dan bank juga mau," jelasnya.

Demikian informasi yang kami bagikan seputar cara pemerintah agar PNS bisa punya rumah dengan cepat yang kami kutip dari laman okezone.com.

Semoga informasi ini bermanfaat, terima kasih.