FULL DAY SCHOLL TELAH DISETUJUI PRESIDEN, TAHAP AWAL AKAN DIBUAT PILOT PROJECT

SUARAPGRI - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, mengaku telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) terkait atas usulan sistem belajar satu hari penuh di sekolah (Full Day School/FDS) bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Menteri Muhadjir mengatakan, untuk tahap awal diperlukan pilot project dahulu sebelum diberlakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Adapun saat ini Full Day School sudah diberlakukan di beberapa sekolah swasta di Indonesia.

"Saya sudah konsultasi ke Beliau (JK). Beliau menyarankan ada semacam pilot project untuk mengetes pasar. Kita juga sedang mematangkan, ini juga mohon persetujuan dari pak presiden sudah. Pertama, beliau (Presiden) sudah mengapresiasi bahkan memberikan contoh-contoh. Kemudian, pak Wapres sudah menyetujui kami, tinggal menyusun lebih lanjut," ujar Menteri Muhadjir yang ditemui di kantor Wapres, Jakarta, Senin (8/8).

Menurut Menteri Muhadjir dengan sistem FDS, diharapkan kepada siswa SD dan SMP mendapat banyak pelajaran terkait pembentukan karakter dan etika di sekolah. Demikian juga, untuk guru akan mendapatkan waktu lebih banyak memberikan pendidikan dasar kepada muridnya. Sebagai kompensasi, para siswa kemungkinan akan diberikan libur dua hari dalam seminggu, yaitu Sabtu dan Minggu.

"(libur 2 hari) Ini masih gagasan. Kemudian kalau pulang jam 5 sore, masyarakat kota kan umumnya pulang jam 5, nanti orangtuanya bisa jemput anak agar pulang bersama. Tetapi sekarang kan anaknya pulang jam 1 siang, sementara orangtuanya pulang jam 5, antara jam 1 sampai jam 5 anaknya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab karena sekolah sudah melepas, sementara keluarga belum ada," jelasnya.

Oleh karena itu, Menteri Muhadjir mengungkapkan muncul ide sistem belajar satu hari penuh di sekolah. Tujuannya untuk menghindari penyimpangan karena banyaknya waktu kosong tanpa pengawasan orang tua dan guru. 

"Untuk memangkas waktu kosong ini, kita lakukan dengan memperpanjang waktu di sekolah yang disesuaikan dengan jam kerja orangtuanya," ungkapnya.

Selain itu juga diharapkan kemampuan siswa akan meningkat karena sekolah menambah ektrakurikuler, seperti bahasa asing atau mengaji.

Biaya Tambahan, Muhadjir mengatakan, untuk mewujudkan sistem tersebut diperlukan biaya tambahan dalam bentuk iuran rutin atau sumbangan sehingga sekolah tidak sepenuhnya gratis, sebagaimana program pemerintah selama ini.

"Kemudian, kami akan merevisi pengertian sekolah gratis. Jadi, sekolah gratis yang dimaksud tersebut bukanlah berarti mematikan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat akan kita buka termasuk dalam bentuk iuran atau sumbangan yang ditentukan masyarakat sendiri. Jadi badan bertanggung jawab terhadap pengawasan dan kebijakan sekolah itu akan kita perkuat," pungkasnya.

Dengan konsekuensi, lanjutnya, komite sekolah akan diperkuat sehingga mampu menyaring murid yang layak mendapat bantuan biaya sekolah atau subsidi dari pemerintah

sumber

Demikian informasi yang kami bagikan, semoga bermanfaat, terima kasih.

Tweet