WAJIB BACA ... !!! BERIKUT INI DAFTAR SEMENTARA PNS YANG MENDAPAT BLOCKING LAYANAN DARI BKN

SUARAPGRI - Selamat malam dan salam sejahtera untuk rekan-rekan semua diseluruh tanah air. Berita pada malam ini yang akan kami bagikan terkait Daftar sementara dari BKN mengenai PNS yang mendapat Blocking layanan dari BKN atau tidak bisa mendapat fasilitas layanan dari BKN, karena belum menyelesaikan daftar ulang PNS (PUPNS). simak berita selengkapnya dibawah ini.

Daftar ini dikeluarkan oleh kabid humas BKN seperti yang dilansir JPNN yang kemudian kami beritakan ulang diwebite khusus untuk PNS ini. Kami Mohon maaf karena memposting berita ini karena berita sebelumnya tidak bisa dibagikan oleh pembaca berita, jadi kami menyampaikan berita ini dengan judul Daftar Sementara PNS yang mendapat Blocking Layanan dari BKN, lengkap dengan daftar kabupaten dan jumlah PNS nya.

Dari data yang diperoleh JPNN dari BKN, persentase terbanyak PNS di Nias. Dari jumlah PNS di Nias sebanyak 3.222, yang belum melakukan registrasi PUPNS sebanyak 160, atau sekitar 5 %.

Disusul Pemprov Sumut. Dari 12.037 PNS yang ada, sebanyak 449 orang belum melakukan registrasi PUPNS. Angka ini mencapai 3,7 % dari seluruh jumlah PNS di Pemprov Sumut.

Berikutnya PNS di Pemko Medan, dimana 2,9 % belum melakukan registrasi PUPNS. Dari sebanyak 19.094 PNS di Pemko Medan, ada 551 yang belum melakukan kewajibannya itu.

Secara umum, jumlah PNS per kabupaten / kota di Sumut yang sudah melakukan registrasi PUPNS berkisar di angka 98 %. Angka itu di atas rata-rata nasional yang sebanyak 97,9 %.

Data BKN menyebutkan, sebanyak 4.460.126 PNS telah melakukan registrasi PUPNS dari total PNS di Indonesia yang berjumlah 4.553.847 orang. Total seluruh Indonesia, sebanyak 93.721 PNS yang belum melakukan registrasi PUPNS.

Kepala Biro Humas BKN Tumpak Hutabarat menjelaskan, 31 Januari 2016 adalah batas perpanjangan registrasi PUPNS setelah sebelumnya ditetapkan bahwa pendaftaran PUPNS ditutup pada 31 Desember 2015. 

Tumpak menjelaskan, BKN memberikan sanksi blocking layanan kepegawaian kepada mereka yang bandel itu.

“Ditutupnya layanan kepegawaian membawa arti 93.721 PNS tersebut  tidak dapat menerima pemrosesan  kenaikan pangkat, mutasi dan hal-hal lain yang menyangkut urusan kepegawaian,” terang Tumpak.

Hal tersebut, lanjutnya, merupakan konsekwensi tidak responsnya mereka terhadap imbauan melakukan registrasi sebagai sebuah program nasional menuju terwujudnya database kepegawaian yang update, akurat dan terpercaya. 

“Kebijakan blocking layanan kepegawaian juga ditujukan kepada PNS yang pada periode hingga 31 Januari 2016 telah mengajukan permohonan pemrosesan layanan kepegawaian ke BKN, namun tidak melakukan registrasi PUPNS,” imbuh birokrat asal Medan itu.

Sekedar diketahui, sanksi yang dijatuhkan itu relative lebih ringan dari ancaman semula, yakni pemecatan. Ancaman itu disampaikan BKN sebelum diterapkan masa perpanjangan, dari semula ditutup 31 Desember 2015, ditambah sebulan lagi, hingga 31 Januari 2016.

“Apabila sampai batas waktu yang ditentukan (31 Januari 2016, red) PNS yang bersangkutan belum juga mendaftar dan mengisi e-PUPNS maka dinyatakan tidak berstatus sebagai PNS dan dihapus dari data PNS nasional di BKN,” tegas  Tumpak awal Januari 2016. (JPNN/BP)

Jumlah PNS wilayah Sumut yang belum Registrasi PUPNS per tanggal 31 Januari 2016:

1. Provinsi Sumatera Utara  449

2. Kab. Deli Serdang  321

3. Kab. Karo 180

4. Kab. Langkat 252

5. Kab. Tapanuli Tengah 87

6. Kab. Simalungun  359

7. Kab. Labuhan Batu 202

8. Kab. Dairi 90

9. Kab. Tapanuli Utara 135

10. Kab. Tapanuli Selatan 13

11. Kab. Asahan  235

12. Kab. Nias 160

13. Kab. Toba Samosir 97

14. Kab. Mandailing Natal 1

15. Kab. Nias Selatan 115

16. Kab. Humbang Hasundutan  56

17. Kab. Pakpak Barat  40

18. Kab. Samosir  66

19. Kab. Serdang Bedagai 133

20. Kab. Padang Lawas  50

21. Kab. Padang Lawas Utara 68

22. Kab. Batu Bara 75

23. Kab. Labuhan Batu Selatan  37

24. Kab. Labuhan Batu Utara  29

25. Kab. Nias Barat  21

26. Kab. Nias Utara 18

27. Kota Medan  551

28. Kota Tebing Tinggi  46

29. Kota Binjai  69

30. Kota Pematang Siantar 145

31. Kota Tanjung Balai  41

32. Kota Sibolga  55

33. Kota Padangsidimpuan 28

34. Kota Gunung Sitoli  28

 

Sumber: Humas BKN

Demikian berita yang dapat kami bagikan pada malam hari ini, silahkan bagikan berita ini ke rekan-rekan yang lain, semoga bermanfaat, terima kasih.

Tweet