BANYAK PIHAK INGIN GAGALKAN REVISI UU ASN, KANTOR STAF PRESIDEN (KSP) HARUS OBJEKTIF DALAM SIKAPI ISU REVISI UU ASN

SUARAPGRI.COM - Kantor Staf Presiden‎ (KSP) diminta harus objektif dalam menyikapi revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasalnya, banyak pihak yang ingin menggagalkan revisi tersebut dengan berbagai macam alasan.

"Kami meminta Kantor Sekretariat Presiden (KSP) sebagai think tank lembaga kepresidenan mendapatkan masukan yang berimbang terkait persoalan-persoalan substantif dari pegawai pemerintah berstatus honorer, PTT, dan THL atau apapun istilahnya dalam kepegawaian pemerintah," ujar Ketua Presidium Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN-ASN) Mariani di Jakarta, Senin (6/3).

Dengan sikap objektif KSP, Mariani optimitistis permasalahan pegawai pemerintah berstatus honor di instansi pemerintah bisa dengan terang benderang dilihat secara de facto dan de jure sebagai bagian dari sistem kepegawaian birokrasi di NKRI.

‎"Siapapun berhak untuk memberikan masukan kepada KSP. Namun, setidaknya KSP bisa melihat masalah honorer, PTT, dan juga THL tidak hanya dari satu sisi tetapi seluruhnya sehingga presiden pun bisa mendapatkan informasi akurat serta mengeluarkan keputusan yang tepat," tuturnya.

Terkait pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS, menurut Mariani, DPR akan memberikan ruang kepada pemerintah serta mengatur mekanisnya lebih detil.

Demikian berita dan informasi terbaru yang kami bagikan terkait revisi UU ASN yang kami lansir dari laman jpnn.com. Semoga informasi ini bermanfaat bagi rekan-rekan honorer, PTT, dan THL.

Terima kasih telah setia bersama suarapgri.com, situs berita pendidikan terupdate.

Tweet