WAPRES JUSUF KALLA : "JANGAN MASUKKAN GURU DALAM BIROKRASI DAERAH"

SUARAPGRI -   Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh & salam sejahtera untuk kita semua. Informasi terbaru dari dunia Pendidikan kembali kami perbarui secara terupdate untuk rekan-rekan pengunjung suarapgri.com, khususnya untuk rekan-rekan Guru di seluruh tanah air.

Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak menginginkan guru untuk dimasukkan ke dalam bagian birokrasi pemerintahan daerah, alasannya agar tidak terjadi tumpang tindih tugasnya sebagai tenaga pendidik.

"Saya lihat di daerah-daerah banyak sekali guru yang pakai safari. Safarinya lusuh dan ada cap pemda (pemerintah daerah) di lengannya," katanya saat bertemu dengan jajaran Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri (ALPTKN) di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Rabu.

Kemudian JK bertanya-tanya, apakah para guru tersebut merupakan tenaga birokrat atau pegawai negeri sipil di daerah?

"Jangan mereka dimasukkan dalam birokrasi daerah. Biar saja mereka menjadi guru," kata Jusuf Kalla.

Wapres Jusuf Kalla pun sangat berharap pengambil alihan pengelolaan SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

"Kenapa guru SMA di provinsi?”

Agar dia bisa diputar di wilayah provinsi itu. Kalau di kabupaten, hanya putar-putar di situ saja. Malah kalau golongan II bisa jadi pegawai pusat sebagai perekat nasional. Guru dari Jawa bisa mengajar di Sulawesi," pungkasnya.

Menurutnya, sistem pendidikan di Indonesia sudah sangat jauh tertinggal dari Singapura dan Malaysia, apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara di Eropa dan Amerika.

Ia juga menjelaskan perbedaan sistem pendidikan di Eropa, Amerika, dan Asia. Di Jepang, Korea Selatan, dan China, anak-anak didik dibekali dengan keterampilan, sedangkan di Amerika Serikat dengan cara  inovasi, demikian penjelasan Wapres Jusuf Kalla.

"Jangan bandingkan anak Amerika Serikat atau Jerman dengan Jepang, Korea (Selatan), dan China. AS atau Jerman pasti kalah, karena mereka di didik menjadi orang yang selalu inovatif. Oleh sebab itu, kenapa di China, Jepang, dan Korea banyak pabrik karena di sana banyak tenaga terampil," terangnya.

Lalu JK bertanya ke manakah sistem pendidikan Indonesia berkiblat?

"Kita inginnya kedua-duanya, ya terampil, ya inovatif," jelas JK menjawab pertanyaannya sendiri.

Terkait dengan perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan, dia juga menyatakan tidak perlu diragukan lagi karena Undang-Undang Dasar telah mengamanatkan bahwa 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membiayai sektor pendidikan.

"Di dunia ini hanya tiga negara saja yang anggaran pendidikannya diatur dalam undang-undang negara, termasuk Indonesia," tuturnya.

Meskipun demikian, semakin lama tingkat kesejahteraan tenaga pendidik semakin baik, JK menyayangkan mutu pendidikan di Indonesia justru jalan di tempat.

"Tahun lalu, saat saya bicara dalam acara ulang tahun PGRI. Saat saya bicara tingkatkan pendidikan, semua diam, tapi saat bicara tingkatkan kesejahteraan, semua tepuk tangan," Kata Wapres JK di depan para rektor perguruan tinggi pendidikan negeri itu.

Ia juga mengaku sangat prihatin bahwa perhatian guru saat ini jauh berbeda dan lebih pragmatis.

JK menambahkan, "Sekarang bagaimana kita bicarakan yang ideal, walaupun secara umum pendapatan guru lebih besar daripada profesi apa pun di negeri ini,"  ujarnya. (sumber : antaranews.com)

Demikian informasi seputar tidak dimasukkannya guru dalam birokrasi daerah oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Tweet